Samarinda, 4-6-2025, Efisiensi anggaran pemerintah yang berdampak langsung kepada sektor perhotelan. Penurunan okupansi hotel, pengurangan tenaga kerja, hingga turunnya kualitas layanan, dalam hal ini, Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur menggelar acara Bincang-Bincang Pariwisata 2025, Bertempat di 29 Coffee and Eatery. Kegiatan ini mempertemukan pelaku industri pariwisata, akademisi, dan pemangku kebijakan untuk menggagaskan dan merumuskan strategi dalam menghadapi realitas baru.
Acara ini dipandu oleh moderator Heri, untuk membahas isu-isu lain yang masih relevan dalam lingkup pariwisata.
Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Timur, Ririn Sari Dewi, dalam sambutannya menekankan pentingnya memperkuat ketahanan industri pariwisata, bahwa efisiensi anggaran membawa dampak besar terhadap kegiatan MICE, yang selama ini menjadi salah satu sumber utama pendapatan hotel. Namun di balik tantangan ini, ada peluang untuk berinovasi dan memperkuat kolaborasi lintas sektor,” ujarnya.
Ririn Sari Dewi menegaskan, “Strategi bertahan harus mencakup diversifikasi pasar, peningkatan promosi digital, kerja sama dengan komunitas lokal, dan pemanfaatan teknologi untuk efisiensi operasional.”
Strategi lain yang direkomendasikan antara lain:
– Pengembangan produk wisata berbasis komunitas
– Penawaran paket promosi kolaboratif antar pelaku usaha
– Pelatihan SDM untuk meningkatkan kualitas layanan
– Aktivasi event pariwisata berskala lokal hingga nasional
Data BPS Kota Balikpapan mencatat bahwa tingkat hunian hotel berbintang per April 2025 naik menjadi 53,79%, atau meningkat 14,59% dibanding Maret 2025.“Kami menyambut baik tren ini, dan berharap daerah lain juga mengalami hal serupa. Namun untuk menjaga momentum, dibutuhkan kerja sama semua pihak,” kata RFirin Narasumber Armunanto Somalinggi, General Manager Grand Kartika Hotel Samarinda yang juga Wakil Ketua PHRI (Persatuan Hotel dan Restauran Indonesia) Samarinda. Dia menjelaskan bahwa efisiensi anggaran pemerintah telah memangkas hingga 70 persen pendapatan hotel yang sebelumnya bergantung pada kegiatan instansi.
“Pendapatan dari kegiatan pemerintah bisa sampai 70 persen. Saat semua kegiatan itu dihentikan, praktis kami hanya mengandalkan pasar swasta yang porsinya jauh lebih kecil. Akibatnya banyak hotel, terutama non-bintang, yang mengalami penurunan okupansi drastis,” kata Armunanto, hotel-hotel berjejaring (hotel chain) cenderung lebih tangguh menghadapi kondisi ini karena telah lama menjalin kerja sama strategis dengan perusahaan-perusahaan besar. Sementara hotel lokal kerap belum siap atau belum menjalin kemitraan sekuat itu. Hotel chain punya data base, relasi, dan kontrak kerja sama jangka panjang dengan korporat. Ini membuat tetap bisa bertahan di tengah efisiensi. Hotel lokal seperti kami baru menyadari pentingnya itu sekarang, dan tentu kami agak terlambat dalam mengantisipasi,” lanjutnya. Para pelaku industri perhotelan juga menyuarakan harapan agar pemerintah kembali menggelar berbagai event di daerah, khususnya di Samarinda, mereka mendorong pemerintah dan pelaku usaha besar, seperti perusahaan tambang, untuk ikut berkontribusi menciptakan kegiatan yang bisa mendatangkan massa dan meningkatkan okupansi hotel.“Saat MTQ Nasional kemarin, hotel sampai nolak-nolak tamu karena penuh. Ini bukti bahwa event besar punya dampak luar biasa bagi pariwisata lokal,” ungkap Armunanto. Armunanto berharap ada semacam relaksasi anggaran seperti masa pandemi, agar pelaku hotel dapat tetap mempertahankan karyawannya dan menjaga keberlangsungan usaha. dan bisa mendatangkan atau membuat event di Samarinda supaya dunia industri kita tetap berjalan.” pungkasnya.
