RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019 – 2023

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur ini disusun untuk Tahun 2019 –2023 menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

Sektor pariwisata menjadi salah satu tumpuan memajukan ekonomi Kalimantan Timur diproyeksikan sebagai transformasi ekonomi hijau dalam upaya menggantikan ketergantungan terhadap Migas dan Batubara.

Keberhasilan pembangunan pariwisata Kalimantan Timur dapat terwujud dengan strategi lintas sektor. Hal ini juga sejalan dengan Peratururan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan.

Stakeholder kepariwisataan dalam hal ini adalah Instansi Pemerintah, Masyarakat Sekitar Obyek Pariwisata, Para swasta (investor), para pelaku usaha jasa pariwisata, para perhimpunan wisata, para komunitas wisata, Lembaga pendidikan pariwisata, dan juga media.

Untuk itu disusunnya Rencana Strategis Perangkat Daerah Pariwisata ini agar bisa membantu kita semua sebagai referensi terutama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam upaya pembangunan Kepariwisataan yang mampu memperkuat perekonomian daerah kedepannya.

 

LATAR BELAKANG

Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 09 tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Provinsi Kalimantan Timur. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Provinsi Kalimantan Timur tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor : 72 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pariwisata harus mendasarkan pada kebijakan Nasional, RPJP, RPJM, RPJPD, RPJMD, dan Renstra Perangkat Daerah (PD). Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Perangkat Daerah (Renstra) PD Dinas Pariwisata adalah dokumen perencanaan PD yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tupoksi PD dan disusun dengan berpedoman kepada RPJMD Kalimantan Timur tahun 2019-2023 dan bersifat indikatif.

Dokumen ini diharapkan dapat memberi arah dan strategi penyelenggaraan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2019 - 2023.

Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur dipergunakan sebagai acuan perencanaan operasional kegiatan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur

Setiap tahunnya serta penyusunan anggaran berdasarkan kinerja yang telah ditetapkan (PK) . Sedangkan penyusunan anggaran berdasar Kinerja tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang kemudian disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) guna mendukung operasional kegiatan yang telah ditetapkan dalam upaya mewujudkan visi dan misi Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur.

 

MAKSUD

Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur disusun untuk maksud sebagai gambaran pengembangan kepariwisataan Kalimantan Timur secara komprehensif bagi Pemerintah Daerah dan stakeholder lainnya yang dapat menjadi acuan selama 5 tahun periode 2019-2023.

 

TUJUAN

Dengan tujuan untuk mensinergikan bersama seluruh stakeholder terhadap rencana pengembangan kepariwisataan Kalimantan Timur periode 2019-2023.

 

LANDASAN HUKUM

Sebagai landasan operasional pelaksanaan Rencana Strategis, adalah :

  1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125) ;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
  11. Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  12. Peraturan Menteri dalam Negeri No.86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  13. Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
  14. Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 1);
  15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
  16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023;
  17. Peraturan Gubernur Nomor : 72 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur.

 

Renstra Dinas Pariwisata 2019 - 2023 PDF (klik untuk mengunduh)