SEKSI BINA USAHA SARANA PARIWISATA

Seksi Bina Usaha Sarana Pariwisata mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan kebijakan perintisan pembangunan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi sosialisasi usaha sarana pariwisata, data perkembangan usaha sarana pariwisata, kemudian melakukan proses tindakan hukum apabila terjadi pelanggaran izin usaha sarana pariwisata dan membuat produk hukum usaha sarana pariwisata.

 

Seksi Bina Usaha Sarana Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang usaha sarana pariwisata, data perkembangan usaha sarana pariwisata, menindaklanjuti pelanggaran izin usaha sarana pariwisata dan membuat produk hukum usaha sarana pariwisata.

2. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang usaha sarana pariwisata, data perkembangan usaha sarana pariwisata, menindaklanjuti pelanggaran izin usaha sarana pariwisata dan membuat produk hukum usaha sarana pariwisata.

3. Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang usaha sarana pariwisata, data perkembangan usaha sarana pariwisata, menindaklanjuti pelanggaran izin usaha sarana pariwisata dan membuat produk hukum usaha sarana pariwisata.

4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang bina usaha sarana pariwisata.

5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang bina usaha sarana pariwisata.

 

Uraian tugas Seksi Bina Usaha Sarana Pariwisata yaitu:

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Bina Usaha Sarana Pariwisata berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan.

2. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu.

3. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik.

4. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Bina Usaha Sarana Pariwisata berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas.

5. Melakukan pengumpulan dan menyiapkan bahan pembinaan kegiatan bina usaha sarana pariwisata.

6. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap usaha sarana pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Melaksanakan proses tindakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran izin usaha sarana pariwisata sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

8. Melaksanakan sosialisasi implementasi pengembangan usaha sarana pariwisata sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Penyusunan produk hukum pengendalian usaha sarana pariwisata.

10. Mengumpulkan, mengelola dan menyajikan data perkembangan usaha sarana pariwisata.

11. Melaksanakan standarisasi usaha sarana pariwisata.

12. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai.

13. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan bina usaha sarana pariwisata sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya.

14. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bina usaha sarana pariwisata untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan.

15. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada atasan.