SEKSI BINA USAHA JASA PARIWISATA

Seksi Bina Usaha Jasa Pariwisata mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan kebijakan perintisan pembangunan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi sosialisasi usaha Jasa pariwisata, data perkembangan usaha jasa pariwisata, kemudian melakukan proses tindakan hukum apabila terjadi pelanggaran izin usaha jasa pariwisata dan membuat produk hukum usaha jasa pariwisata.

 

Seksi Bina Usaha Jasa Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang usaha jasa pariwisata, data perkembangan usaha jasa pariwisata, menindaklanjuti pelanggaran izin usaha jasa pariwisata dan membuat produk hukum usaha jasa pariwisata.

2. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang usaha jasa pariwisata, data perkembangan usaha jasa pariwisata, menindaklanjuti pelanggaran izin usaha jasa pariwisata dan membuat produk hukum usaha jasa pariwisata.

3. Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang usaha jasa pariwisata, data perkembangan usaha jasa pariwisata, menindaklanjuti pelanggaran izin usaha jasa pariwisata dan membuat produk hukum usaha jasa pariwisata.

4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang bina usaha jasa pariwisata.

5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang bina usaha jasa pariwisata.

 

Uraian tugas Seksi Bina Usaha Jasa Pariwisata yaitu:

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Bina Usaha Jasa Pariwisata berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan.

2. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu.

3. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik.

4. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Bina Usaha Jasa Pariwisata berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas.

5. Melakukan pengumpulan dan menyiapkan bahan pembinaan kegiatan bina usaha jasa pariwisata.

6. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap usaha jasa pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Melaksanakan proses tindakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran izin usaha jasa pariwisata sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

8. Melaksanakan sosialisasi implementasi pengembangan usaha jasa pariwisata sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Penyusunan produk hukum pengendalian usaha jasa pariwisata.

10. Mengumpulkan, mengelola dan menyajikan data perkembangan usaha jasa pariwisata.

11. Melaksanakan standarisasi usaha jasa pariwisata.

12. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai.

13. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan bina usaha jasa pariwisata sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya.

14. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bina usaha jasa pariwisata untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan.

15. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada atasan.